TAKALAR – Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita, Djaya Jumain kembali menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat untuk membentuk kllinik Hukum di setiap Desa.
Hal itu disampaikan saat penyerahan mandat baru kepada jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Takalar yang disaksikan Sekjen DPP LBH Suara Panrita, Mushawwir, S.H dan Pengurus aktif Suhardi.
“Momentum ini merupakan tonggak penting dalam penguatan struktur organisasi sekaligus langkah strategis untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih merata di tingkat daerah,” ujar Ketua Umum DPP, Djaya Jumain.
Lebih lanjut Djaya menyampaikan bahwa mandat ini bukan sekadar penunjukan struktural, melainkan amanah besar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum.
“Organisasi ini lahir untuk menjadi suara bagi yang tak terdengar. Saya percaya, dengan kepemimpinan yang baru, DPC Takalar akan semakin solid dan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang nyata di tengah masyarakat,” kata Djaya.
Ia menegaskan lagi bahwa mandat ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan penuh kepada pengurus DPC untuk mengelola organisasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus DPC untuk mengelola dan mengembangkan organisasi di Takalar. Jadikan lembaga ini sebagai wadah perjuangan dan pengabdian untuk masyarakat,” tegas Ketua Umum.
Harapan Besar untuk Masyarakat Takalar
Dengan adanya kepengurusan baru ini, diharapkan LBH Suara Panrita Keadilan semakin memperkuat eksistensinya sebagai lembaga bantuan hukum yang responsif terhadap persoalan sosial dan hukum di Kabupaten Takalar.
“Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar lembaga dalam menghadirkan keadilan yang merata, bukan hanya di pusat kota, tetapi hingga pelosok desa. Mandat yang diberikan bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan panggilan untuk berjuang dan mengabdi.
Di tengah dinamika persoalan hukum yang semakin kompleks, kehadiran LBH di tingkat daerah diharapkan mampu menjadi solusi, pelindung, sekaligus sahabat masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.
Dengan semangat baru dan kepengurusan yang telah terbentuk, DPC Takalar kini bersiap melangkah, membawa harapan bahwa keadilan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hak seluruh warga tanpa terkecuali.
Sekretaris DPP Mushawwir, menambahkan bahwa konsolidasi internal akan menjadi fokus utama pada tahap awal. Penguatan administrasi, pembagian tugas yang jelas, serta pembentukan tim advokasi menjadi bagian dari agenda kerja jangka pendek.
Sementara Ketua DPC yang baru menerima mandat, Barnadi Zakaria, mengaku tekadnya untuk membesarkan lembaga di Kabupaten Takalar. Dan dengan menegaskan pihaknya mengawali amanah ini dengan mengambil langkah mempercet pembentukan struktur kepengurusan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan organisasi yang telah ditetapkan oleh DPP.
“Rncana strategis pembentukan Klinik Hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Takalar. Program ini dirancang sebagai bentuk konkret pelayanan langsung kepada masyarakat agar konsultasi dan pendampingan hukum tidak lagi terasa jauh atau sulit dijangkau,” ungkapnya melanjutkan.
“Kami ingin menghadirkan layanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Klinik Hukum nantinya menjadi tempat konsultasi gratis, edukasi hukum, serta pendampingan bagi warga yang menghadapi persoalan hukum,” jelas Barnadi.
Menurutnya, banyak masyarakat di tingkat desa yang belum memahami hak-hak hukumnya. Karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu prioritas utama agar masyarakat tidak mudah menjadi korban ketidakadilan.
Konsolidasi dan Penguatan Struktur Organisasia dlam waktu dekat kata dia, pengurus yang telah bergabung dan berdomisili di Kabupaten Takalar akan dimasukkan ke dalam struktur resmi kepengurusan DPC. Mereka akan bekerja bersama dengan pengurus baru yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC. (*)
