Selain tidak mencantumkan total anggaran secara keseluruhan di papan bicara, panitia pembangunan yang dibentuk juga tidak pernah dilibatkan oleh kepala sekolah.
“Hasil temuan kita di lapangan, adalah tidak transparansinya kepala sekolah. Bahkan di SD Inpres Kasimburang itu, tim pembangunan yang dibentuk sama sekali tidak pernah dilibatkan,” ungkap Ketua GMBI KSM Parangloe, Sabaruddin, Selasa (13/10/2026).
Selain soal transparansi pekerjaan, lanjut Sabaruddin, pihaknya juga menduga sekolah yang mendapat revitalisasi tidak melalui survei kondisi.
“Ada sekolah yang tingkat kerusakannya belum parah tapi dapat bantuan. Contohnya SD Negeri Bontoparang. Indikasinya tidak melalui survei kondisi. Dimana tingkat kerusakan harus 50 persen ke atas baru bisa dapat bantuan revitalisasi,” bebernya.
Ironisnya, pengakuan kepala sekolah bahwa revitalisasi ini diatur oleh oknum pejabat di Disdik Gowa.
“Pengakuan Kepala SDI Kasimburang begitu. Revitalisasi SD ini diatur oleh Disdik Gowa,” ungkap Sabaruddin.
Kepala SD Inpres Kasimburang, Syarif saat dikonfirmasi membantah hal tersebut.
“Tidak benar itu saya tidak pernah menyebut Disdik Gowa yang atur ini revitalisasi,” kelitnya.
Pun soal transparansi yang disoroti GMBI. Syarif menerangkan di papan bicara memang tidak dicantumkan secara keseluruhan total anggaran.
Kata dia, anggaran yang dicantumkan ialah per unit. Meski demikian, Syarif tak merinci item pekerjaan fisik yang masuk program revitalisasi.
“Bisa dicek di sekolah, ada papan bicaranya yang dicantumkan itu per unit,” elaknya.(*)
